TULUNGAGUNG,-Mekanisme mini kompetisi dalam pengadaan barang untuk sektor pendidikan, khususnya TK dan PAUD, kian menuai sorotan. Sistem yang dijalankan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) berbasis e-Katalog Inaproc dianggap minim transparansi, membuka celah kesenjangan harga, bahkan memunculkan dugaan praktik KKN (Kolusi, Korupsi, Nepotisme).
Dalam konfirmasi tim media di ruang kantor bidang TK/PAUD siang tadi, Kasi TK/PAUD Manto, Lasmi dari bagian sarpras, serta staf kantor menjelaskan bahwa seluruh proses mengikuti sistem resmi.
Manto menegaskan,
> “Mini kompetisi dilaksanakan sesuai aturan ULP dan e-Katalog. Tidak ada kualifikasi minimal, semua penyedia yang terdaftar dapat ikut. Pemenang otomatis ditentukan dari harga terendah.”
Lasmi menambahkan,
> “HPS dihitung dari rata-rata harga penyedia di e-Katalog. Semua berbasis aplikasi, dan kami tidak bisa mengubah harga atau menentukan pemenang secara manual.”
> “Kami paham ada keresahan publik soal transparansi, tapi mekanisme ini memang sudah diatur. Jika ada pertanyaan, kami siap memberikan klarifikasi.”
Berbeda dengan penjelasan pejabat, seorang pelaku usaha lokal, AD, justru menilai sistem ini merugikan dan janggal.
> “Harga di e-Katalog sangat tidak relevan dengan harga pasar. Kesenjangan harga terlalu besar. Hal ini patut diduga ada praktik KKN,” tegas AD.
Menurutnya, pelaku usaha lokal merasa terpinggirkan karena mekanisme hanya berputar pada daftar penyedia yang sudah menguasai pasar di e-Katalog.
> “Mini kompetisi kelihatannya transparan, padahal yang diuntungkan hanya segelintir pemain lama. Persaingan jadi tidak sehat,” ungkapnya.
Kecurigaan publik terhadap mini kompetisi bukan tanpa alasan. Pada 2023 di Jawa Barat, aparat penegak hukum pernah mengusut kasus pengadaan laptop sekolah lewat mini kompetisi e-Katalog. Hasilnya, ditemukan indikasi mark-up harga dan monopoli penyedia.
Sementara di Jawa Timur, sejumlah LSM pendidikan melaporkan kasus pengadaan alat peraga PAUD. Harga barang di e-Katalog terbukti jauh lebih tinggi dibanding harga pasar, namun tetap dimenangkan karena sistem hanya mengacu pada harga terendah yang muncul di katalog.
Dengan nilai anggaran yang besar dan menyangkut kebutuhan dasar pendidikan anak usia dini, publik Tulungagung kini mendesak pemerintah daerah dan aparat pengawas segera turun tangan.
> “Jangan sampai fasilitas PAUD yang seharusnya untuk masa depan anak-anak justru dijadikan ladang permainan harga,” kata seorang aktivis pendidikan setempat.(Ft)
*Catatan* investigasi: Hasil konfirmasi resmi menyebut semua sesuai prosedur, namun fakta di lapangan dan pengalaman daerah lain menunjukkan sistem mini kompetisi rawan manipulasi harga, monopoli penyedia, dan patut diawasi lebih ketat.