**
Cirebon – Forum Jurnalis dan Aktivis Kota Cirebon (FORJAKON) kembali menyoroti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon tahun 2025, terutama terkait dugaan ketidakberesan dalam proyek pembangunan yang menjadi perhatian publik. Baru-baru ini, Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2025, yang kini tengah dalam proses evaluasi oleh Gubernur Jawa Barat ¹.
Isu yang Disoroti FORJAKON
1. *Dugaan Ketidakberesan Proyek*: FORJAKON menyoroti adanya dugaan ketidakberesan dalam proyek jasa konstruksi, termasuk potensi penyimpangan dalam proses lelang proyek.
2. *Transparansi dan Keadilan*: FORJAKON menuntut transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan proyek pembangunan APBD 2025, serta proses lelang yang fair dan tidak diskriminatif.
3. *Hutang Pribadi dan Korupsi*: Isu hutang pribadi terkait biaya Pilkada disebut-sebut berpotensi menghambat pembangunan dan membuka peluang korupsi.
4. *Akses Pejabat PUTR*: FORJAKON mengalami kesulitan mengakses pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon, yang dianggap menghambat upaya pengawasan.
Langkah FORJAKON
– *Rapat Dengar Pendapat (RDP)*: FORJAKON berencana mengadakan RDP dengan dinas terkait, termasuk Kepala Dinas PUTR, ULP, dan Inspektorat.
– *Pelaporan ke APH*: Mereka akan melaporkan kondisi ini ke Aparatur Penegak Hukum (APH) untuk menjadi perhatian.
– *Pengumpulan Bukti*: FORJAKON telah mengantongi data dugaan proses lelang mini kompetisi melalui E-Catalog, yang menunjukkan potensi pengkondisian pada kontraktor tertentu.
Konteks APBD 2025 Kota Cirebon
Pemda dan DPRD Kota Cirebon telah menyetujui APBD 2025 dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi (termasuk UMKM), peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan pengelolaan lingkungan hidup. APBD 2025 disusun proporsional dan selaras dengan Asta Cita yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto ¹ ².
FORJAKON terus mendorong agar proses pembangunan di Kota Cirebon dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel, guna mencegah potensi penyimpangan dan korupsi ³ ¹ ².