Tulungagung,-Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ahmad Baharudin menghadiri pembukaan Jambore Perhutanan Sosial Jawa Timur 2026 yang digelar di Alun-Alun Reksogati, Sabtu (13/6/2026). Kegiatan yang mengusung tema “Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera” tersebut dibuka secara resmi oleh Khofifah Indar Parawansa melalui prosesi pemukulan kentongan sebagai simbol dimulainya rangkaian kegiatan jambore.
Jambore Perhutanan Sosial Jawa Timur 2026 menjadi wadah konsolidasi dan penguatan sinergi antara pemerintah, Kelompok Tani Hutan (KTH), perguruan tinggi, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Kehadiran Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin dalam kegiatan tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam mendukung program perhutanan sosial sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Momentum jambore juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Tulungagung. Pada kesempatan tersebut, Kelompok Tani Hutan Sumber Lestari dari Desa Samar, Kecamatan Pagerwojo, menerima penghargaan sebagai Juara I Lomba Wana Lestari Tingkat Provinsi Jawa Timur 2026. Prestasi tersebut mengantarkan KTH Sumber Lestari menjadi wakil Provinsi Jawa Timur pada ajang Lomba Wana Lestari Tingkat Nasional.
Penghargaan tersebut menjadi bukti keberhasilan masyarakat Desa Samar dalam mengelola kawasan hutan secara produktif dan berkelanjutan. Keberhasilan KTH Sumber Lestari juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi kelompok-kelompok tani hutan lainnya untuk terus mengembangkan inovasi, menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
Di balik capaian tersebut, tantangan pengelolaan kawasan hutan di Jawa Timur masih cukup besar. Persoalan alih fungsi lahan, kerusakan kawasan hutan, hingga kesejahteraan petani hutan yang belum merata masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan langkah konkret dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
Publik kini menanti agar program perhutanan sosial tidak berhenti pada seremoni dan penghargaan semata, tetapi benar-benar mampu memberikan dampak nyata terhadap pelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat desa hutan secara berkelanjutan. Program ini diharapkan menjadi solusi pembangunan yang tidak hanya menjaga kelestarian hutan, tetapi juga memperkuat kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan.(Ft)