TULUNGAGUNG,-Inspektorat Kabupaten Tulungagung terus memperkuat budaya integritas dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. Langkah tersebut diwujudkan melalui Safari Integritas “Jumat Bersepeda KK” yang menyasar langsung perangkat daerah, kali ini digelar di Kantor Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Tulungagung, Jumat (18/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Penguatan tidak hanya dilakukan melalui penyampaian materi, tetapi juga dengan mendorong aparatur memahami serta menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Safari Integritas diikuti jajaran pimpinan, pejabat struktural, ASN, serta pegawai di lingkungan BRIDA. Kegiatan berlangsung interaktif melalui pemaparan materi, diskusi, dan sesi tanya jawab terkait pencegahan korupsi serta penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan kerja.
Safari Integritas “Jumat Bersepeda KK” merupakan program pencegahan korupsi yang diusung Inspektorat Kabupaten Tulungagung dengan mendatangi secara langsung berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Program tersebut menjadi sarana untuk memperkuat kesadaran aparatur bahwa pencegahan korupsi bukan hanya menjadi tugas aparat pengawasan. Setiap ASN dan pegawai memiliki tanggung jawab menjaga integritas dalam menjalankan tugas, kewenangan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Inspektur Kabupaten Tulungagung, Esty Purwantik, S.H., M.H., C.G.C.A.E., menegaskan bahwa integritas tidak boleh berhenti sebagai slogan maupun sekadar komitmen tertulis.
Kegiatan Safari Integritas ‘Jumat Bersepeda KK’ ini merupakan komitmen dan langkah konkret Inspektorat Kabupaten Tulungagung dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi langsung di setiap Perangkat Daerah. Kami ingin memastikan bahwa nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas tidak hanya berhenti sebagai slogan, tetapi benar-benar diinternalisasi dan dilaksanakan oleh seluruh ASN, khususnya di lingkungan BRIDA Kabupaten Tulungagung,” tegas Esty.
Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang bersih dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat harus menjadikan integritas sebagai landasan utama.
Setiap aparatur dituntut menjalankan kewenangan secara bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dapat terus dijaga.
Dalam Safari Integritas tersebut, Inspektorat juga menyoroti posisi strategis BRIDA dalam mendukung pembangunan daerah melalui riset dan inovasi.
Setiap program riset, pengembangan, hingga penerapan inovasi daerah harus dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik.
Potensi benturan kepentingan, gratifikasi, maupun penyalahgunaan kewenangan perlu diantisipasi sejak awal. Prinsip tersebut penting agar setiap proses riset dan inovasi tidak hanya memberikan manfaat bagi pembangunan daerah, tetapi juga memiliki tata kelola yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi pencegahan korupsi, diskusi interaktif, serta sesi tanya jawab bersama pegawai BRIDA.
Para peserta aktif membahas penerapan sistem pengendalian intern di unit kerja masing-masing, termasuk upaya mengenali potensi risiko dan mencegah terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan tugas.
Penguatan tersebut menempatkan pencegahan sebagai langkah utama. Pengawasan tidak hanya dilakukan ketika persoalan telah muncul, tetapi juga diarahkan untuk mengenali risiko dan memperkuat sistem sejak awal.
Inspektorat Kabupaten Tulungagung mendorong agar Safari Integritas “Jumat Bersepeda KK” terus dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh perangkat daerah.
Melalui langkah tersebut, budaya antikorupsi diharapkan tidak berhenti pada forum sosialisasi, melainkan tumbuh menjadi budaya kerja yang melekat dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewenangan aparatur.
Pada akhirnya, pemerintahan yang bersih tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan menjalankan program, tetapi juga oleh keteguhan menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelayanan kepada masyarakat.(Ft)