TULUNGAGUNG – Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop dan UM) Kabupaten Tulungagung menegaskan komitmennya dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Langkah strategis ini ditempuh agar setiap unit KDKMP memiliki tata kelola keuangan yang kredibel, terukur, dan sesuai dengan standar nasional.
Kepala Dinas Koperasi dan UM Tulungagung, Dr. Slamet Sunarto, S.E., M.Si., menjelaskan bahwa penguatan akuntabilitas ini berpedoman langsung pada modul standar Unit Kompetensi Menyusun Laporan Keuangan (K.64SPK14.048.2) dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia (Kemenkop RI) Tahun 2026. Melalui panduan ini, para bendahara KDKMP dibekali kemampuan teknis menyusun pembukuan secara sistematis—mulai dari pencatatan transaksi harian, penyesuaian, hingga prosedur tutup buku yang akurat.
“Tujuan utama kami adalah memastikan laporan keuangan tidak sekadar dipandang sebagai deretan angka, melainkan instrumen pertanggungjawaban yang transparan dari pengurus kepada anggota maupun pembina,” ujar Slamet saat dikonfirmasi, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, pencatatan yang tertib dan berbasis bukti transaksi yang sah akan memudahkan proses audit, mencegah potensi selisih, sekaligus merefleksikan kondisi kesehatan usaha koperasi yang sebenarnya.
Panduan Teknis Tutup Buku dan Penyusunan Laporan
Untuk mencapai standar akuntabilitas yang tinggi, Dinkop Tulungagung mengarahkan para bendahara KDKMP agar konsisten menjalankan tahapan penutupan buku secara bertahap:
1. Rekonsiliasi & Jurnal Penyesuaian: Bendahara wajib mencocokkan fisik kas, rekening bank, piutang, hingga utang. Dilanjutkan dengan pencatatan penyesuaian untuk penyisihan piutang tak tertagih, penyusutan aset tetap (seperti etalase dan komputer), serta beban akrual berdasarkan dokumen pendukung.
2. Penyusunan Neraca Saldo Disesuaikan: Seluruh akun yang telah disesuaikan direkapitulasi ke dalam neraca lajur (worksheet) guna menjamin keseimbangan antara sisi debit dan kredit sebelum masuk tahap pelaporan akhir.
3. Penyajian 5 Komponen Laporan Utama: Mengacu pada SAK EMKM dan SAK EP, laporan akhir wajib mencakup:
Laporan Laba Rugi: Mengukur kinerja surplus/defisit dan perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun berjalan.
Laporan Posisi Keuangan (Neraca): Menggambarkan keseimbangan total aset, liabilitas, dan ekuitas koperasi.
Laporan Perubahan Ekuitas: Menjelaskan dinamika modal (simpanan pokok, wajib, hibah, hingga alokasi SHU).
Laporan Arus Kas: Merinci pergerakan kas masuk dan keluar dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK): Memberikan penjelasan ringkas mengenai kebijakan akuntansi dan rincian risiko usaha agar tidak terjadi salah tafsir.
4. Jurnal Penutup & Arsip Digital: Akun pendapatan dan beban ditutup agar saldo nominal kembali nol untuk periode berikutnya. Laporan final selanjutnya direviu oleh ketua/pengawas, disahkan, serta diarsipkan secara digital melalui integrasi sistem SIMKOPDES.
Menjawab Tantangan Operasional Koperasi Modern
Selain aspek akuntansi dasar, pembinaan ini juga diarahkan untuk menjawab kompleksitas operasional KDKMP modern.
Bendahara diimbau untuk menerapkan kode unit terpisah apabila mengelola multi-usaha—seperti gerai sembako, gas, pupuk, hingga jasa keuangan.
Koperasi juga diwajibkan memisahkan transaksi partisipasi anggota dengan penjualan umum, memisahkan aset milik sendiri dengan barang titipan, serta rutin merekonsiliasi transaksi digital seperti QRIS, Virtual Account (VA), dan marketplace.
“Melalui penerapan standar pelaporan keuangan yang terukur ini, kami berharap seluruh KDKMP di Tulungagung mampu membangun kepercayaan anggota secara optimal, menjaga kesehatan finansial, serta tumbuh menjadi pilar ekonomi desa yang mandiri dan berdaya saing,” pungkas Slamet.(Ft)