Gatut Sunu Wibowo Dorong Soliditas ASN di Halal Bihalal, Janji Percepatan Infrastruktur dan Kinerja 2026 Diuji Publik
Tulungagung,-Pasca libur Hari Raya Idulfitri, Pemerintah Kabupaten Tulungagung menggelar Apel Besar yang dirangkai dengan kegiatan Halal Bihalal di halaman Kantor Bupati, Kamis (26/3/2026). Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya kembali ritme kerja pemerintahan setelah masa libur panjang, sekaligus dimaknai sebagai momentum untuk mempererat silaturahmi antarpegawai dan memperkuat soliditas birokrasi.
Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan tampak mewarnai kegiatan tersebut. Namun di tengah nuansa saling memaafkan, muncul harapan sekaligus sorotan dari masyarakat: apakah momentum ini benar-benar akan berdampak pada peningkatan kinerja, atau kembali berhenti pada seremoni tahunan yang minim perubahan nyata?
Dalam sambutannya, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menegaskan bahwa halal bihalal bukan sekadar tradisi budaya yang dilakukan setiap tahun. Menurutnya, kegiatan ini memiliki makna strategis sebagai ruang untuk memperbaiki hubungan kerja, memperkuat kepercayaan, serta menyatukan kembali visi seluruh jajaran pemerintahan.
Ia menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan soliditas di lingkungan Pemkab Tulungagung. Bupati mengingatkan agar tidak terjadi gesekan antar unit kerja maupun ego sektoral yang justru dapat menghambat jalannya program pembangunan daerah.
“Momentum ini harus kita manfaatkan untuk saling memaafkan dan membangun kembali kepercayaan. Jangan sampai ada ego sektoral yang menghambat kerja bersama,” tegasnya.
Pernyataan tersebut secara tidak langsung mengindikasikan bahwa tantangan koordinasi internal masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Dalam praktik birokrasi, ego sektoral kerap menjadi penghambat utama efektivitas program, sehingga membutuhkan komitmen kuat untuk benar-benar dihilangkan.
Lebih lanjut, Bupati memaparkan dua agenda prioritas pembangunan Kabupaten Tulungagung pada tahun 2026. Agenda pertama adalah percepatan pembangunan infrastruktur, terutama perbaikan jalan. Ia menilai bahwa infrastruktur jalan yang baik merupakan fondasi utama dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, akses jalan yang layak akan memperlancar distribusi barang dan jasa, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta membuka peluang investasi di berbagai sektor. Namun demikian, kondisi riil di lapangan menunjukkan bahwa persoalan jalan rusak masih menjadi keluhan yang kerap disuarakan masyarakat di berbagai daerah.
Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah untuk membuktikan bahwa komitmen percepatan pembangunan tidak hanya berhenti pada wacana, melainkan benar-benar terealisasi secara merata dan berkelanjutan.
Agenda kedua yang disampaikan adalah peningkatan kinerja pelaporan program strategis nasional. Program ini mencakup berbagai sektor penting seperti penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, peningkatan layanan kesehatan, perluasan akses pendidikan, serta percepatan pertumbuhan ekonomi.
Bupati menekankan bahwa pelaporan yang baik tidak hanya sebatas administrasi, tetapi juga mencerminkan kualitas pelaksanaan program di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antar perangkat daerah agar program-program tersebut dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Meski demikian, publik menilai bahwa tantangan terbesar bukan hanya pada aspek perencanaan dan pelaporan, tetapi pada implementasi yang konsisten, transparan, dan akuntabel. Tanpa pengawasan dan evaluasi yang kuat, program strategis berpotensi tidak berjalan optimal.
Menutup sambutannya, Bupati Gatut Sunu Wibowo mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk menjadikan momen Idulfitri sebagai titik awal dalam meningkatkan kinerja serta memperkuat integritas. Ia berharap semangat kebersamaan yang terbangun dapat menjadi energi positif dalam mencapai target pembangunan tahun 2026.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Ahmad Baharudin, Plt. Sekretaris Daerah Soeroto, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, kepala bagian, direktur RSUD dan BUMD, serta pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemkab Tulungagung.
Halal bihalal sejatinya bukan hanya tentang tradisi saling memaafkan, tetapi juga momentum refleksi dan evaluasi kinerja. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik, pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya membangun citra kebersamaan, tetapi juga menunjukkan hasil kerja yang konkret.
Jika tidak diiringi dengan langkah nyata, maka kegiatan seperti ini berpotensi hanya menjadi agenda formalitas ramai dalam pelaksanaan, namun minim dampak bagi masyarakat. Sebaliknya, jika dimanfaatkan secara serius, halal bihalal dapat menjadi titik balik untuk memperbaiki birokrasi, memperkuat sinergi, dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Tulungagung.(Ft)
