Bupati Tulungagung Sampaikan LKPJ 2025 di Paripurna DPRD, Tegaskan Akuntabilitas dan Capaian Strategis Daerah
Tulungagun,-Bupati Gatut Sunu Wibowo menghadiri rapat paripurna di Gedung Graha Wicaksana, Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Jumat (27/03/2026), dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Dalam sambutannya, Bupati Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E., menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan kewajiban kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, yang harus disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
“Penyampaian LKPJ ini merupakan bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memuat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung selama Tahun Anggaran 2025,” ujarnya di hadapan peserta rapat.
Ia menyampaikan, sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tulungagung berhasil meraih berbagai penghargaan di tingkat nasional. Di antaranya peringkat ke-7 terbaik nasional dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2024 dengan skor 3,6972 dan status kinerja tinggi.
Selain itu, Pemkab Tulungagung juga meraih predikat Kabupaten Sangat Inovatif dalam Innovative Government Award 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri.
Di bidang digitalisasi, Pemkab Tulungagung turut meraih penghargaan dalam ajang Top Digital Award 2025, termasuk Golden Trophy atas capaian predikat Bintang 5 selama empat tahun berturut-turut.
Tak hanya itu, penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori utama juga diraih dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, serta penghargaan pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“Masih banyak penghargaan lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu,” imbuhnya.
Dari sisi ekonomi, Bupati mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung tahun 2025 mencapai 5,75 persen, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tulungagung. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang sebesar 5,33 persen.
“Ini menjadi capaian penting karena untuk pertama kalinya dalam 12 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Tulungagung melampaui Jawa Timur,” jelasnya.
Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, realisasi pendapatan Kabupaten Tulungagung tahun 2025 mencapai 105,98 persen atau sebesar Rp3,04 triliun dari target Rp2,87 triliun. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar 114,33 persen atau Rp902,3 miliar dari target Rp789,2 miliar.
“Hal ini menunjukkan kemampuan kita yang semakin baik dalam menggali potensi pendapatan asli daerah,” tegasnya.
Untuk mendorong perekonomian dan meringankan beban masyarakat, Pemkab Tulungagung juga menerapkan sejumlah kebijakan strategis, antara lain pembebasan dan stimulus BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pengurangan otomatis PBB, program bebas denda pajak daerah, serta penyelenggaraan bazar UMKM dalam kegiatan car free day.
Meski demikian, Bupati mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu mendapat perhatian bersama.
“Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan, saran, dan rekomendasi dari DPRD sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja ke depan,” pungkasnya.
Sebelum menutup sambutan, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas sinergi yang telah terjalin dengan baik selama ini.
Turut hadir dalam rapat tersebut Ahmad Baharudin, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, serta para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Tulungagung Marsono. Selain agenda penyampaian LKPJ, juga disampaikan pengumuman perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 oleh Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Tulungagung.(Ft)
