Dishub Tulungagung Inventarisasi 29 Titik Persimpangan, Evaluasi APILL Diperkuat demi Keselamatan Pengguna Jalan
TULUNGAGUNG,-Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tulungagung melakukan inventarisasi terhadap 29 titik persimpangan di sejumlah wilayah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya evaluasi manajemen dan rekayasa lalu lintas, sekaligus memetakan kebutuhan sarana dan prasarana keselamatan jalan.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, Sony Welli Ahmadi, S.STP., M.M., melalui Kepala Bidang Lalu Lintas (Kabid Lalin), Panji Putranto, Selasa (10/11/2026), menyampaikan bahwa inventarisasi tersebut mencakup 29 titik persimpangan, terdiri atas 25 simpang empat dan empat simpang tiga.
Adapun lokasi yang masuk dalam inventarisasi meliputi Simpang Empat Karangrejo, Simpang Tiga Ngujang, Simpang Empat Cuiri, Simpang Empat Mangunsari, Simpang Empat Plandaan, Simpang Tiga Pemda, Simpang Tiga Pasar Campurdarat, Simpang Empat Tamanan, Simpang Empat RS Lama, Simpang Empat Prayit, Simpang Empat BTA, Simpang Empat Gleduk, Simpang Empat Pasar Bandung, Simpang Empat Al Muslimun, Simpang Empat Jetaan, Simpang Empat Bis Goling, Simpang Empat Kemuning, Simpang Empat Jepun, Simpang Tiga Pasar Ngunut, Simpang Empat Radio Josh, Simpang Empat Gragalan, Simpang Empat IAIN atau Simpang Tirto, Simpang Empat Budi Mulya, Simpang Empat Kalidawir–Tunggangri, Simpang Tiga Unita, Simpang Empat Pasar Burung, Simpang Empat Pasar Boyolangu, Simpang Tiga Pasar Panjerejo, serta Simpang Empat Gorga.
Dari keseluruhan titik tersebut, dua persimpangan berada pada ruas jalan provinsi, yakni Simpang Empat Jepun dan Simpang Empat IAIN atau Simpang Tirto.
Panji Putranto menegaskan bahwa inventarisasi tersebut bukan sekadar kegiatan mencatat jumlah dan lokasi persimpangan, melainkan menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Kabupaten Tulungagung.
Setiap persimpangan memiliki karakteristik, intensitas kendaraan, serta tingkat kerawanan yang berbeda. Karena itu, penanganannya tidak bisa disamaratakan. Kami ingin memastikan pengelolaan lalu lintas dilakukan berdasarkan kondisi faktual dan kajian teknis, bukan sekadar perkiraan,” tegasnya.
Menurutnya, evaluasi juga harus mencakup keberadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) atau lampu lalu lintas, mulai dari fungsi operasional, kelayakan perangkat, kebutuhan pemeliharaan, perbaikan, hingga penggantian maupun kemungkinan pemasangan baru sesuai kebutuhan di lapangan.
Keselamatan pengguna jalan merupakan prioritas yang tidak bisa ditawar. Setiap titik persimpangan harus dievaluasi secara cermat agar penentuan skala prioritas penanganannya benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai persoalan lalu lintas baru ditangani setelah muncul kemacetan serius atau terjadi kecelakaan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa infrastruktur lalu lintas tidak cukup hanya tersedia secara fisik, tetapi harus berfungsi optimal dan mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Kami berkomitmen mendorong penataan lalu lintas yang lebih tertib, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Infrastruktur lalu lintas harus berfungsi sebagaimana mestinya, bukan sekadar tersedia secara fisik,” tambahnya.
Lebih lanjut, Panji berharap hasil inventarisasi 29 titik persimpangan tersebut tidak berhenti sebatas pendataan, tetapi menjadi pijakan konkret untuk menentukan skala prioritas penanganan berdasarkan kondisi teknis dan tingkat kerawanan di lapangan.
Kami ingin memastikan setiap fasilitas lalu lintas, khususnya APILL, berfungsi optimal dan memberikan manfaat nyata bagi keselamatan serta kelancaran pengguna jalan. Ke depan, kami berkomitmen mendorong terwujudnya sistem lalu lintas yang semakin tertib, lancar, aman, dan berkeselamatan. Keselamatan masyarakat harus menjadi orientasi utama dalam setiap kebijakan penataan transportasi,” tegasnya.
Melalui inventarisasi tersebut, Dishub Tulungagung berupaya membangun dasar pemetaan yang lebih terarah dalam menentukan prioritas penanganan. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari peningkatan kelancaran arus kendaraan, pengurangan potensi konflik lalu lintas, serta penguatan keselamatan seluruh pengguna jalan di Kabupaten Tulungagung.(Ft)
