DPRD Jatim Desak Transparansi, Kasus SMAN 1 Kampak Trenggalek Jadi Sorotan Serius
Surabaya,-Senin 8 September 2025
Kasus yang menimpa SMAN 1 Kampak, Kabupaten Trenggalek, kini memasuki babak baru. Persoalan dugaan penyimpangan pengelolaan sekolah itu resmi dibawa ke meja rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur. Rapat yang digelar Senin (8/9/2025) dihadiri langsung oleh Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono, dan menjadi sorotan publik setelah videonya diunggah di akun media sosial pribadi Deni.
Dalam forum, Deni Wicaksono menegaskan bahwa dunia pendidikan tidak boleh dijadikan ladang kepentingan pribadi. Ia menyebut kasus di SMAN 1 Kampak sebagai “alarm keras” yang harus segera ditangani.
> “Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Jika di dalamnya ada praktik pungli, penyalahgunaan wewenang, atau manipulasi dana, maka itu pengkhianatan terhadap masa depan generasi. DPRD Jatim tidak akan menutup mata. Kami kawal kasus ini sampai selesai dan tuntas, tanpa kompromi,” tegas Deni dengan nada tinggi.
Menurutnya, DPRD Jatim akan mengerahkan fungsi pengawasan penuh. Bahkan ia membuka opsi membentuk panitia khusus (pansus) jika penyelidikan di tingkat dinas tidak transparan.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Sindhu Widyabrata, menyatakan pihaknya siap bertanggung jawab dan akan melakukan evaluasi total.
> “Kami sudah menurunkan tim untuk memverifikasi dugaan penyimpangan. Apabila terbukti ada pelanggaran, baik administratif maupun hukum, akan ditindak sesuai aturan. Kami ingin memastikan sekolah-sekolah di Trenggalek dan Tulungagung bersih dari praktik serupa,” jelasnya.
Sindhu menambahkan, pengawasan tidak bisa hanya reaktif menunggu laporan. Ke depan, pihaknya akan menerapkan sistem audit berkala agar kasus seperti di SMAN 1 Kampak tidak terulang.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 1 Kampak, Bahtiar Kholili, tampil memberikan klarifikasi. Ia menyatakan pihak sekolah tidak pernah bermaksud membebani orang tua siswa di luar aturan.
> “Kami terbuka dengan segala proses pemeriksaan. Jika ada data yang dipertanyakan, kami siap menunjukkan. Sekolah tetap berjalan normal, anak-anak tetap belajar. Polemik ini jangan sampai merugikan siswa,” ujarnya.
Meski begitu, klarifikasi tersebut tidak sepenuhnya menenangkan para wali murid dan masyarakat.
Perwakilan wali murid yang hadir justru melontarkan kritik keras.
> “Kami ingin kejelasan, dana yang selama ini dibebankan kepada orang tua sebenarnya digunakan untuk apa? Apakah sesuai aturan atau ada penyimpangan? Jika memang ada pelanggaran, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan persoalan ini akan diselesaikan secara tuntas?”
Nada tegas wali murid tersebut mencerminkan keresahan banyak orang tua yang merasa dirugikan namun tidak pernah mendapat penjelasan gamblang.
Tokoh masyarakat Trenggalek yang hadir juga mendesak agar pemerintah tidak hanya reaktif setelah masalah muncul.
> “Apakah pemerintah provinsi benar-benar mengawasi kinerja sekolah di daerah, atau hanya menunggu laporan ketika masalah sudah membesar? Bagaimana mekanisme pengawasan agar kasus seperti di SMAN 1 Kampak tidak terulang di sekolah lain? Apakah DPRD dan Dinas Pendidikan siap membuka semua data secara transparan kepada publik?”
Ia menegaskan, keterbukaan informasi dan keberanian menindak adalah syarat utama untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Setelah perdebatan panjang, rapat menghasilkan keputusan: membentuk tim khusus tindak lanjut yang melibatkan DPRD Jatim, Cabang Dinas Pendidikan, dan unsur masyarakat. Tim ini akan melakukan investigasi mendalam dan melaporkan perkembangan secara berkala kepada publik.
> “Kasus SMAN 1 Kampak bukan kasus kecil. Ini menyangkut martabat pendidikan kita. Saya pastikan, DPRD akan berdiri di depan untuk memastikan kebenaran terungkap dan keadilan ditegakkan.”
*Catatan Sumber* :
Berita ini disusun berdasarkan rapat resmi DPRD Jawa Timur dan bersumber dari video unggahan Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono, di akun media sosial pribadinya, yang kemudian viral dan menuai beragam tanggapan masyarakat.(8/9/2025)(Ft)
