Bupati Tulungagung Janji Kawal Petisi Warga Kaligentong ke Pusat, Publik Tunggu Bukti Nyata”
“
TULUNGAGUNG,-Warga eks Perkebunan Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, kembali meluapkan kekecewaan atas keterisolasian yang mereka alami selama puluhan tahun. Listrik tak kunjung masuk, jalan rusak parah tak tersentuh perbaikan. Kamis (18/9/2025), mereka mendatangi DPRD Tulungagung, menuntut jawaban, bukan lagi sekadar janji.
Bupati Tulungagung, H. Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E., bersama Wakil Bupati, Ketua DPRD Marsono, Sekda Tri Hariadi, Forkopimda, dan OPD terkait turun langsung menerima perwakilan warga. Suasana Kantor DPRD memanas, namun tetap terkendali.
“Dua tuntutan utama sudah jelas: percepatan pemasangan listrik dan perbaikan jalan,” tegas Bupati Gatut Sunu di depan media.
Warga menyerahkan petisi resmi, ditandatangani lima desa dari tiga kecamatan. Tak hanya warga, Bupati dan Ketua DPRD juga ikut membubuhkan tanda tangan di atas materai.
“Insya Allah minggu ini saya ke Jakarta membawa aspirasi masyarakat ke DPR RI dan kementerian terkait. Kami akan kawal penuh,” janji Bupati.
Namun, langkah teknis belum ia buka ke publik. “Arahnya sudah jelas, tapi belum bisa kami ekspos sekarang,” katanya, memberi sinyal ada pembahasan sensitif di balik meja.
Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, menegaskan rakyat sudah terlalu lama menunggu.
“Rakyat butuh solusi, bukan janji. Kami semua, eksekutif dan legislatif, harus bergerak cepat,” ujarnya lantang.
Ia menambahkan, komunikasi dengan provinsi dan pusat wajib diperkuat. “Semua pihak harus bersatu. Tidak ada alasan lagi menunda hak dasar masyarakat: listrik dan jalan layak,” tegasnya.
Langkah Bupati membawa petisi ke Jakarta memang memberi harapan, tetapi warga menuntut realisasi, bukan retorika politik.
“Sudah bertahun-tahun kami dengar janji, tapi kampung kami tetap gelap gulita dan terisolasi,” keluh salah satu perwakilan warga usai pertemuan.
Jika tuntutan ini kembali hanya jadi bahan politik, kepercayaan masyarakat pada pemerintah bisa runtuh.
Kasus Kaligentong menjadi ujian serius bagi Bupati dan DPRD Tulungagung. Jika aspirasi ini benar-benar sampai dan direalisasikan pemerintah pusat, Kaligentong akan keluar dari keterisolasian yang mengekang sejak lama.
Namun jika gagal, janji politik hanya akan dianggap sebagai pemanis pidato, meninggalkan luka baru di tengah masyarakat.
Kini, publik menunggu: apakah suara rakyat benar-benar jadi prioritas, atau sekadar formalitas seremonial?(Ft)
