Plt Bupati Tulungagung Lantik 74 Pejabat Fungsional, Tekankan Kinerja ASN Tak Boleh Sekadar Formalitas
TULUNGAGUNG,-Pemerintah Kabupaten Tulungagung kembali melakukan penguatan struktur aparatur sipil negara. Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, S.M., M.M. Ahmad Baharudin secara resmi melantik 74 pejabat fungsional di lingkungan Pemkab Tulungagung. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Prajamukti lantai dua Kantor Bupati Tulungagung, Selasa (05/05/2026).
Pelantikan ini dirangkaikan dengan pengambilan sumpah/janji jabatan, sekaligus penyerahan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2026. Prosesi berlangsung tertib dan dihadiri jajaran pejabat struktural serta kepala perangkat daerah terkait.
Dalam sambutannya, Plt Bupati Tulungagung menegaskan bahwa jabatan yang diterima para pejabat fungsional merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Ia mengingatkan bahwa masih banyak masyarakat yang bercita-cita menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga setiap pegawai yang telah terpilih harus mampu menunjukkan rasa syukur melalui peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
“Jabatan ini harus disyukuri dengan kerja nyata, semangat, dan peningkatan kinerja. Ini penting agar kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tulungagung semakin meningkat,” tegasnya.
Plt Bupati menjelaskan bahwa 74 pejabat fungsional yang dilantik terdiri dari pengangkatan pertama serta perpindahan jabatan ke dalam jabatan fungsional. Menurutnya, jabatan fungsional memiliki peran strategis dalam sistem manajemen ASN modern.
Jabatan tersebut, lanjutnya, dirancang untuk memastikan profesionalitas ASN yang berbasis pada keahlian, keterampilan, dan kompetensi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Jabatan fungsional ini dibentuk untuk menjamin profesionalitas ASN berdasarkan keahlian dan kompetensi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara,” jelasnya.
Lebih lanjut, Plt Bupati menyoroti pentingnya menjaga citra dan integritas ASN di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin tinggi. Ia meminta seluruh ASN untuk bekerja sesuai aturan, kode etik, serta prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas.
Menurutnya, setiap ASN harus mampu memahami konsekuensi dari jabatan yang diemban, termasuk tanggung jawab moral dan administratif dalam pelayanan publik.
“Saudara-saudari harus berpikir ke depan tentang konsekuensi sebagai PNS. Jadilah bagian penting dari motor penggerak perubahan ke arah yang lebih baik,” pesannya.
Ia juga menekankan agar seluruh ASN menjadi teladan di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat dengan bekerja lebih cermat, hati-hati, serta memahami regulasi yang berlaku.
“Ingat, setiap jabatan harus berkontribusi pada keberhasilan program pemerintah daerah dan akan dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada Allah SWT,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Tulungagung, Soeroto, dari BKPSDM Kabupaten Tulungagung, menjelaskan bahwa dari total 74 pejabat yang dilantik, sebanyak 72 orang merupakan hasil pengangkatan CPNS, sedangkan 2 orang lainnya berasal dari perpindahan jabatan fungsional.
Ia menuturkan bahwa proses pengangkatan ini merupakan hasil tahapan panjang yang telah dimulai sejak April 2025, sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan tenaga profesional di berbagai sektor pemerintahan.
Selain itu, BKPSDM juga telah mengusulkan 287 formasi CPNS tambahan kepada pemerintah pusat tahun ini. Usulan tersebut diprioritaskan untuk sektor pelayanan dasar, terutama tenaga kesehatan.
“Paling banyak untuk tenaga medis seperti dokter spesialis dan perawat. Saat ini kami masih menunggu persetujuan resmi dari Kementerian PAN-RB,” jelasnya.
Acara pelantikan tersebut turut dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, Asisten Administrasi Umum Sekda, para kepala OPD terkait, serta sejumlah undangan lainnya.
Dengan pelantikan ini, diharapkan para pejabat fungsional yang baru dapat segera beradaptasi, meningkatkan profesionalisme, serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.(Ft)
