GEMPAR! GABUNGAN ELEMEN PEJUANG RAKYAT GERUDUK 3 TITIK PEMERINTAHAN , PLT BUPATI TULUNGAGUNG DIDAMPINGI KETUA DPRD JANJI BENAHI BIROKRASI
TULUNGAGUNG,-Gelombang kemarahan publik pasca operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang mengguncang Pemerintah Kabupaten Tulungagung pecah di jalanan. Gabungan Elemen Pejuang Rakyat (GEMPAR) turun menggelar aksi besar-besaran dan menggeruduk tiga titik pemerintahan, mulai Kantor BPN, Satpol PP hingga Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Selasa (9/6/2026).
Aksi yang berlangsung sejak pagi itu dipenuhi berbagai tuntutan keras. Massa mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Tulungagung serta membongkar pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pusaran kasus tersebut.
Poster bertuliskan “Korupsi Merusak Bangsa”, “Usut Tuntas OTT”, hingga “Bangun Daerah Tanpa Korupsi” tampak dibawa massa sebagai simbol kekecewaan terhadap kondisi birokrasi daerah yang kini menjadi sorotan publik.
Situasi semakin memanas saat Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menemui massa aksi di depan gedung DPRD Kabupaten Tulungagung didampingi Ketua DPRD Marsono dan Pj Sekda Kabupaten Tulungagung Tri Hariyadi.
Di hadapan massa, Ahmad Baharudin menegaskan dukungannya terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindak tegas siapa pun yang terlibat kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Yang bisa kita lakukan adalah menyikapi kasus korupsi di Tulungagung dan menindak tegas siapa pun yang terlibat. Kita siap mengawal semua dan setuju agar KPK menindak tegas,” ujarnya.
Namun demikian, ia meminta masyarakat tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak memaksakan evaluasi dilakukan di luar mekanisme aturan.
Ada regulasi, ada timing-nya. KPK tidak bisa kita suruh-suruh evaluasi OPD pasca OTT,” tegasnya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah derasnya tuntutan GEMPAR yang meminta evaluasi total organisasi perangkat daerah (OPD), reformasi birokrasi, hingga transparansi pengelolaan anggaran daerah pasca mencuatnya kasus OTT KPK.
Massa menilai kasus tersebut bukan sekadar persoalan individu, melainkan alarm serius adanya persoalan tata kelola pemerintahan dan lemahnya pengawasan internal birokrasi di lingkungan Pemkab Tulungagung.
Dalam keterangannya, Ahmad Baharudin juga menegaskan dirinya tidak terlibat dalam proses perencanaan penganggaran maupun rencana kerja yang kini menjadi sorotan masyarakat.
Pada waktu pelaksanaan perencanaan penganggaran maupun rencana kerja, saya tidak dilibatkan. Saya masuk di tengah-tengah,” katanya.
Meski berstatus pelaksana tugas (Plt), ia memastikan pemerintahan tetap berjalan dan pelayanan publik tidak boleh lumpuh akibat gejolak politik maupun proses hukum yang berlangsung.
Pemerintahan tetap berjalan, tidak boleh mandek. Tapi kita juga harus memperhatikan administrasinya. Jangan sampai OPD melampaui aturan yang akhirnya bisa seperti yang kemarin-kemarin,” lanjutnya.
Menurutnya, persoalan administrasi menjadi fokus utama yang kini mulai dibenahi pemerintah daerah agar tidak kembali memunculkan persoalan hukum di kemudian hari.
Administrasi yang belum benar kita siapkan, kita benahi, kita luruskan mulai segera,” ujarnya.
Ia memastikan pembenahan internal birokrasi sudah mulai dilakukan dan akan terus dilanjutkan secara bertahap.
Insya Allah kita sudah mulai bekerja dan akan terus kita lanjutkan,” imbuhnya.
Di tengah tekanan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah, Ahmad Baharudin juga menjanjikan keterbukaan realisasi APBD agar dapat diawasi bersama oleh masyarakat.
Ada transparansi. Realisasi APBD juga harus terbuka. Eksekutif terbuka dan kemarin kita bareng-bareng mengawasi,” tegasnya lagi.
Aksi GEMPAR tersebut menjadi simbol meningkatnya tekanan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan lembaga legislatif agar tidak hanya berhenti pada pernyataan normatif, tetapi benar-benar melakukan pembenahan birokrasi secara menyeluruh.
Kini publik menunggu apakah janji transparansi APBD, reformasi tata kelola pemerintahan, dan pembersihan internal birokrasi benar-benar diwujudkan dalam langkah nyata pasca OTT KPK yang mengguncang Tulungagung.(Ft)
