OTT KPK Guncang Tulungagung: 12 Pejabat Digelandang ke Jakarta, 4 Nama Belum Tersentuh Strategi atau Menunggu Bukti?
Tulungagung,-Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang Kabupaten Tulungagung. Tak hanya menyeret Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, operasi ini juga menjaring belasan pejabat penting di lingkungan pemerintah daerah.
Sebanyak 12 pejabat langsung dibawa ke Jakarta, menandakan kuatnya dugaan keterlibatan dalam pusaran kasus yang tengah diusut KPK. Mereka berasal dari berbagai lini strategis mulai dari kepala dinas, pejabat bagian, hingga lingkaran terdekat bupati.
Daftar 12 pejabat yang dibawa ke Jakarta:
Suyanto – Kepala Dinas Pertanian
Dwi Hari – Kepala BPKAD
Agus Prijanto – Kepala Bakesbangpol
Erwin – Kepala Dinas PUPR
Hartono – Kepala Satpol PP
Makrus Manan – Kabag Kesra
Arif Efendi – Kabag Pemerintahan
Yulius Rama Isworo – Kabag Umum
Aris Wahyudiono – Kabag Prokopim
Jatmiko – Anggota DPRD Tulungagung
Dwi Yoga Ambal – Ajudan Bupati
Oki – Staf Pemerintahan
Namun di balik gelombang penindakan itu, muncul tanda tanya publik: mengapa empat pejabat lain tidak ikut dibawa ke Jakarta?
Empat pejabat yang belum dibawa:
Soeroto – Pj Sekda
Desi Lusiana – Kepala Dinas Kesehatan
Reni – Kepala Dinas Sosial
Zuhrotul Aini – Direktur RSUD dr. Iskak.
Kondisi ini memunculkan berbagai spekulasi. Namun secara umum, dalam pola kerja KPK, ada beberapa alasan kuat:
Tidak tertangkap tangan langsung saat operasi berlangsung
Masih berstatus saksi awal yang cukup diperiksa di daerah
Bukti permulaan belum kuat untuk diamankan bersamaan
Strategi pengembangan kasus, di mana penyidik menelusuri peran secara bertahap
Fokus pada pihak paling krusial lebih dulu, terutama yang terkait langsung dengan transaksi atau aliran dana
Dengan kata lain, tidak dibawa saat OTT bukan berarti tidak terlibat. Dalam banyak kasus, nama-nama yang awalnya tidak tersentuh justru muncul belakangan setelah konstruksi perkara semakin terang.
OTT ini kembali mempertegas pola lama: dugaan praktik korupsi di daerah sering kali melibatkan jejaring kekuasaan yang luas dan sistemik, bukan sekadar tindakan individu. Kini publik menanti langkah lanjutan KPK mulai dari penetapan tersangka, pembongkaran aliran dana, hingga sejauh mana praktik ini mengakar di birokrasi Tulungagung.
Satu hal yang pasti, kasus ini bukan hanya soal siapa yang ditangkap hari ini, tetapi siapa saja yang akan menyusul besok.(Ft)
