KPK Bongkar Dugaan Permainan Elite Pemkab Tulungagung, Nama Plt Bupati Ahmad Baharudin Ikut Terseret Pemeriksaan
Tulungagung,-Nama Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, kini ikut berada dalam pusaran pemeriksaan kasus dugaan korupsi dan pemerasan yang menjerat Bupati nonaktif Gatut Sunu Wibowo. Pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat (22/05/2026) menjadi tamparan keras bagi wajah birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang kembali tercoreng kasus hukum.
Di tengah upaya memulihkan kepercayaan publik pasca penetapan Bupati nonaktif dalam kasus korupsi, masyarakat justru dikejutkan dengan masuknya nama pejabat tertinggi yang kini memimpin Tulungagung dalam daftar saksi KPK. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai seberapa dalam dugaan praktik pemberian kepada kepala daerah terjadi di lingkungan birokrasi Pemkab Tulungagung.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa para saksi diperiksa untuk memberikan keterangan terkait dugaan pemberian kepada Bupati. Pernyataan itu memperlihatkan bahwa penyidik tengah menelusuri rantai relasi kekuasaan dan dugaan aliran kepentingan di balik birokrasi pemerintahan daerah.
Tak hanya Ahmad Baharudin, penyidik KPK juga memanggil sejumlah pejabat strategis di lingkungan Pemkab Tulungagung. Mereka di antaranya Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sony Welli Ahmadi, Kepala DPMPTSP Imroatul Mufidah, Kepala Dispora Achmad Mugiyono, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Lugu Tri Handoko, Kepala Disnakeswan Agus Suswantoro, Plt Kepala DPMD Hari Prastijo, Sekretaris DPRD Rahadi Puspita Bintara, Direktur RSUD dr Karneni Rio Ardona, serta seorang PNS berinisial GL.
Deretan nama pejabat yang diperiksa itu memperlihatkan bahwa kasus yang menyeret Gatut Sunu Wibowo bukan lagi dipandang sebagai persoalan individu semata. Publik mulai melihat adanya dugaan pola relasi birokrasi yang sarat kepentingan dan berpotensi menyeret banyak pihak di lingkaran pemerintahan daerah.
Ironisnya, di saat masyarakat berharap hadirnya pemerintahan yang bersih dan fokus pada pelayanan publik, para pejabat justru sibuk menghadapi pemeriksaan lembaga antirasuah. Slogan reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan pun dinilai kembali dipertanyakan ketika elite pemerintahan satu per satu dipanggil penyidik KPK.
Masuknya nama Ahmad Baharudin sebagai saksi menjadi ujian besar bagi kepemimpinannya. Sebab publik tidak hanya membutuhkan roda pemerintahan tetap berjalan, tetapi juga menginginkan keberanian membuka fakta secara terang dan memastikan birokrasi tidak terus menjadi sarang praktik penyalahgunaan kekuasaan.
Kini masyarakat Tulungagung menunggu ketegasan KPK dalam membongkar seluruh dugaan praktik korupsi tanpa tebang pilih. Sebab jika kasus ini hanya berhenti pada pemeriksaan tanpa pengusutan menyeluruh, maka kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah akan semakin runtuh di tengah krisis integritas birokrasi yang terus berulang.(Ft)
