Kepala BGN Tegaskan Penanganan Gizi MBG Harus Libatkan Tenaga Kompeten, Formasi Diperluas karena Sarjana Gizi Terbatas
Jakarta,-Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, Senin (17/12) memberikan penjelasan resmi menanggapi sorotan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengenai peran tenaga gizi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan bahwa desain MBG tidak menetapkan standar menu nasional sehingga setiap daerah wajib memiliki tenaga yang memahami gizi untuk menyusun menu sesuai kondisi lokal.
Menurut Dadan, karena penyusunan menu MBG bersifat desentralistik, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib menempatkan personel yang menguasai ilmu gizi. Prioritas utama sejak tahap awal program adalah sarjana gizi, sesuai kebutuhan teknis di lapangan.
Namun, Dadan mengakui bahwa kuota sarjana gizi di Indonesia belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nasional. Sementara itu, program MBG terus berjalan dan membutuhkan tenaga gizi dalam jumlah besar pada banyak titik lokasi.
Kita ketahui bahwa produksi sarjana gizi itu terbatas, sementara program ini berjalan. Ketika terjadi kelangkaan sarjana gizi, Badan Gizi harus mencari jalan keluar,” ujar Dadan.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, BGN memperluas formasi tenaga pendukung gizi kepada lulusan yang memiliki keterkaitan akademik dengan ilmu gizi.
Orang yang menangani gizi harus punya dasar pengetahuan gizi. Kesehatan masyarakat pasti mempelajari gizi. Teknologi pangan memiliki pengetahuan gizi. Pengolahan makanan pun berkaitan erat dengan gizi,” jelasnya.
Dadan menyampaikan bahwa BGN telah menerbitkan surat edaran resmi agar lulusan dari berbagai disiplin terkait dapat mendaftar dan terlibat sebagai pendukung teknis gizi di SPPG.
Tidak mungkin satu SPPG berjalan tanpa orang yang memahami gizi. Karena itu sekarang diperbolehkan sarjana gizi, sarjana kesehatan masyarakat, sarjana teknologi pangan, dan sarjana pengolahan makanan untuk ikut menangani program Makan Bergizi Gratis,” tegas Kepala BGN.
Dadan menambahkan bahwa langkah perluasan formasi ini tidak mengubah standar kualitas program. Justru menjadi upaya memastikan keberlangsungan pelayanan gizi di seluruh daerah, terutama wilayah yang mengalami kekurangan tenaga sarjana gizi.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan memperbaiki status gizi siswa sekaligus memperkuat intervensi gizi terintegrasi di berbagai wilayah. BGN menegaskan bahwa seluruh mekanisme teknis tetap mengacu pada standar gizi nasional serta prinsip ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.(Ft)
