Bupati Gatut Sunu Tekankan Partisipasi Publik dan Percepatan Anggaran pada FKP RKPD Tulungagung 2027
TULUNGAGUNG,-Pemerintah Kabupaten Tulungagung mulai mematangkan arah pembangunan daerah tahun 2027. Bupati Tulungagung, H. Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E., secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2027, yang digelar di Ruang Prajamukti, Kantor Bupati Tulungagung, Senin (26/1/2026).
Forum tersebut dihadiri Wakil Bupati H. Ahmad Baharudin, S.M., Penjabat Sekretaris Daerah Soetoro, S.Sos., M.M., unsur DPRD, perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, serta tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Gatut Sunu menegaskan bahwa RKPD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan pedoman utama pembangunan daerah yang harus disusun secara partisipatif, responsif, dan akuntabel.
RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta pagu anggaran. Oleh karena itu, penyusunannya harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.
Bupati menyampaikan tema pembangunan Kabupaten Tulungagung Tahun 2027, yaitu “Tulungagung Berkarakter: Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Penguatan Potensi Ekonomi Lokal Bernilai Tambah, serta Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel.”
Menurutnya, tema tersebut dirumuskan sebagai respons atas tantangan pembangunan ke depan sekaligus upaya mendorong pembangunan yang berkelanjutan, merata, dan berdaya saing. RKPD Tahun 2027 juga memiliki posisi strategis karena menjadi bagian dari pelaksanaan awal RPJPD 2025–2045 dan tahun kedua RPJMD 2025–2029.
Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa Rancangan Awal RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah mencermati target kinerja, sasaran pembangunan, dan program prioritas agar sejalan dengan visi daerah serta Program Strategis Nasional.
Saya mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk berdialog secara terbuka dan menyatukan pandangan, sehingga percepatan pembangunan Kabupaten Tulungagung dapat berjalan optimal,” ujarnya.
Terkait perencanaan partisipatif, Bupati menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik tidak boleh bersifat seremonial. Forum ini harus menjadi ruang yang bermakna bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan masukan secara konstruktif.
Masyarakat memiliki hak untuk didengar dan dipertimbangkan masukannya. Inilah esensi partisipasi bermakna yang harus diwujudkan,” tandasnya.
Selain perencanaan, Bupati juga menyoroti pentingnya percepatan realisasi anggaran. Ia menargetkan realisasi APBD minimal 20 persen pada triwulan pertama, termasuk anggaran bantuan bagi masyarakat kurang sejahtera, agar APBD benar-benar berfungsi sebagai penggerak ekonomi daerah.
Langkah tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menekan angka kemiskinan serta mempertahankan capaian kemiskinan ekstrem nol persen yang telah tercapai sejak tahun 2022.
Menutup sambutannya, Bupati Gatut Sunu secara resmi membuka FKP RKPD 2027 dan mengajak seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh serta membangun dialog yang konstruktif.
Perencanaan yang baik akan menentukan kualitas pembangunan ke depan. Karena itu, mari kita pastikan RKPD 2027 benar-benar lahir dari aspirasi masyarakat dan diwujudkan melalui kinerja nyata,” pungkasnya.(Ft)
