Ketua Belum Merespons, PPNI Tulungagung Sampaikan Klarifikasi Anggaran HUT ke-52 Lewat Anggota
TULUNGAGUNG,-Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPD PPNI) Kabupaten Tulungagung yang digelar di GOR Lembu Peteng berlangsung meriah dan melibatkan ribuan tenaga kesehatan dari berbagai rumah sakit, puskesmas, hingga klinik swasta.
Di balik kemeriahan acara tersebut, muncul pertanyaan publik terkait transparansi sumber pendanaan dan pengelolaan anggaran kegiatan. Hingga kini, belum ada penjelasan terbuka mengenai besaran anggaran yang digunakan, sumber pembiayaan, maupun mekanisme pertanggungjawaban keuangan kegiatan tersebut.
Pertanyaan tersebut muncul mengingat kegiatan berlangsung dalam skala besar dengan melibatkan berbagai unsur dan rangkaian acara yang membutuhkan dukungan pembiayaan yang tidak sedikit. Publik pun mulai mempertanyakan dari mana sumber anggaran kegiatan berasal, apakah murni dari iuran anggota, sponsor, kerja sama pihak ketiga, atau sumber pendanaan lainnya.
Untuk memperoleh klarifikasi, awak media berupaya meminta penjelasan kepada Ketua DPD PPNI Kabupaten Tulungagung selaku pimpinan organisasi. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan langsung yang diberikan terkait sumber anggaran maupun pengelolaan keuangan kegiatan tersebut.
Di tengah belum adanya respons dari pimpinan organisasi, Sugeng selaku anggota PPNI dan turut membantu kepanitiaan memberikan penjelasan terkait mekanisme kerja sama publikasi yang diterapkan dalam pelaksanaan HUT PPNI ke-52.
Menurut Sugeng, setiap usulan kerja sama publikasi dan kemitraan media yang masuk ke sekretariat panitia telah diteruskan kepada pimpinan organisasi untuk dibahas dalam rapat koordinasi internal.
Setiap aspirasi dan penawaran kemitraan eksternal yang masuk ke pintu sekretariat panitia selalu kami posisikan sebagai masukan penting. Oleh karena itu, kami sudah menyampaikannya secara langsung kepada Pak Ketua PPNI dalam kesempatan rapat koordinasi berkala untuk dicari titik temu penyelarasan program kerja di bidang kehumasan,” jelas Sugeng kepada awak media, Rabu (3/6/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan arahan dan hasil evaluasi manajerial pimpinan organisasi bersama tim panitia, tata kelola publikasi HUT PPNI tahun 2026 menggunakan sistem paket integrasi satu pintu (one gate system). Dalam sistem tersebut, seluruh pembiayaan publikasi dan promosi kegiatan telah dialokasikan kepada vendor media yang ditetapkan sejak tahap perencanaan kegiatan.
Berdasarkan hasil evaluasi internal, seluruh kebutuhan publikasi kegiatan tahun ini sudah masuk dalam paket yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena itu panitia teknis belum memiliki kapasitas anggaran untuk memfasilitasi kerja sama baru pada kesempatan ini,” terangnya.
Sugeng menegaskan bahwa dirinya bukan pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan terkait anggaran organisasi. Menurutnya, seluruh kebijakan finansial dan keputusan strategis berada di bawah kewenangan pimpinan DPD PPNI Tulungagung.
Karena itu, untuk memperoleh penjelasan lebih rinci mengenai sumber pendanaan, besaran anggaran maupun kebijakan organisasi, pihak media dipersilakan berkomunikasi langsung dengan Ketua DPD PPNI Kabupaten Tulungagung.
Kami selaku panitia teknis memohon maaf atas keterbatasan koordinasi yang ada dan mengucapkan terima kasih atas perhatian serta dukungan rekan-rekan media terhadap kegiatan HUT PPNI tahun 2026,” tambahnya.
Sugeng juga menjelaskan bahwa saat ini dirinya bersama sejumlah anggota PPNI mendapat tugas membantu pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang sedang berjalan.
Anggota, Pak. Kebetulan diminta untuk membantu pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG),” ujarnya.
Meski telah ada penjelasan dari pihak anggota dan panitia teknis, sejumlah pertanyaan publik mengenai total anggaran kegiatan, sumber pembiayaan, serta mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana masih belum terjawab secara langsung oleh pimpinan organisasi.
Karena itu, publik masih menantikan penjelasan resmi dari Ketua DPD PPNI Kabupaten Tulungagung guna memberikan kejelasan mengenai sumber anggaran dan pengelolaan keuangan kegiatan HUT PPNI ke-52, sekaligus menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas organisasi profesi di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, tanggapan langsung dari Ketua DPD PPNI Kabupaten Tulungagung terkait hal tersebut belum diperoleh.(Ft)
