Bappeda Tulungagung Tekankan Penguatan Perencanaan Inklusif Lewat Muspadi 2026, Plt Bupati Hadiri dan Buka Acara
TULUNGAGUNG,-Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda Kabupaten Tulungagung) Kabupaten Tulungagung menegaskan komitmennya dalam memperkuat perencanaan pembangunan yang inklusif melalui pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, dan Disabilitas (Muspadi) Tahun 2026 di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Selasa (23/06/2026).
Kegiatan tersebut dibuka dan dihadiri langsung oleh Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan perencanaan pembangunan yang lebih responsif terhadap kelompok rentan.
Kepala Bappeda Tulungagung, Johanes Bagus Kuncoro, menegaskan bahwa Muspadi menjadi instrumen strategis dalam memastikan aspirasi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas benar-benar terakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan inklusif tidak hanya sebatas menghadirkan kelompok rentan dalam forum formal, tetapi memastikan keterlibatan aktif mereka dalam seluruh tahapan perencanaan, mulai dari penggalian aspirasi hingga evaluasi program.
Perencanaan pembangunan harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa meninggalkan satu kelompok pun,” ujarnya.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah tantangan dalam perencanaan pembangunan daerah, di antaranya keterbatasan akses bagi penyandang disabilitas, belum optimalnya pendidikan inklusif, rendahnya partisipasi perempuan, serta minimnya ruang partisipasi anak dalam proses kebijakan.
Bagus menegaskan bahwa Bappeda Tulungagung berpegang pada empat prinsip utama pembangunan inklusif, yakni aksesibilitas, partisipasi, non-diskriminasi, dan pemberdayaan yang harus terintegrasi dalam seluruh proses perencanaan pembangunan daerah.
Pada sektor gender, masih terdapat tantangan berupa ketimpangan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, serta tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan. Sementara pada perlindungan anak, isu yang menjadi perhatian meliputi kekerasan terhadap anak, pernikahan usia dini, anak berhadapan dengan hukum, serta peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan.
Di sektor disabilitas, Bappeda terus mendorong peningkatan akses pendidikan, layanan informasi dan teknologi, penyediaan alat bantu, serta peningkatan aksesibilitas fasilitas publik dan transportasi sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah.
Sementara itu, Plt Bupati Ahmad Baharudin menegaskan bahwa Muspadi menjadi forum penting untuk memperkuat penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Ia juga memaparkan data kependudukan tahun 2025 yang menunjukkan jumlah penduduk Tulungagung mencapai 1,142 juta jiwa, dengan 49,91 persen di antaranya adalah perempuan. Namun demikian, masih terdapat tantangan serius dalam isu kesetaraan gender, perlindungan anak, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Melalui Muspadi 2026, Bappeda Tulungagung berharap forum ini mampu menghasilkan masukan yang konkret dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga terwujud Kabupaten Tulungagung yang inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap seluruh kelompok masyarakat.
Kegiatan ini turut dihadiri TP PKK Kabupaten Tulungagung, DPRD, Pj Sekda, OPD terkait, BAZNAS, organisasi perempuan, komunitas disabilitas, akademisi, LSM, dunia usaha, serta perwakilan anak.(Ft)
