Dinkop-UM Tulungagung Dukung Penguatan Kompetensi Bendahara KDKMP melalui Program Kemenkop, Komunikasi Transparan Jadi Kunci Tata Kelola Profesional
TULUNGAGUNG,-Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop-UM) Kabupaten Tulungagung mendukung penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), khususnya bendahara, melalui program Kementerian Koperasi Republik Indonesia (Kemenkop RI) tahun 2026.
Penguatan tersebut tertuang dalam materi pelatihan bertajuk Strategi Komunikasi untuk Bendahara KDKMP, melalui Unit Kompetensi K.64SPK14.010.2 tentang Melakukan Komunikasi Kerja di Tempat Kerja. Materi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Nomor 189 Tahun 2019 tersebut menegaskan bahwa kemampuan komunikasi menjadi salah satu kompetensi penting dalam membangun tata kelola koperasi yang sehat dan profesional.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, Dr. Slamet Sunarto, S.E., M.Si., Kamis (12/11/2026), menegaskan bahwa peningkatan kompetensi bendahara merupakan bagian penting dalam memperkuat kelembagaan KDKMP. Bendahara tidak hanya dituntut mampu menjalankan administrasi dan pencatatan keuangan, tetapi juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam menyampaikan informasi, membangun koordinasi, serta menyelesaikan persoalan secara profesional.
Menurutnya, bendahara memiliki posisi strategis dalam menjaga kepercayaan anggota melalui ketertiban administrasi, ketepatan pencatatan transaksi, dan keterbukaan penyampaian informasi keuangan.
Seorang bendahara tidak cukup hanya mampu mencatat pemasukan dan pengeluaran. Ia juga harus mampu menyampaikan informasi secara jelas, membangun koordinasi dengan pengurus dan anggota, serta menyelesaikan persoalan berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku. Transparansi merupakan fondasi utama untuk membangun kepercayaan dalam koperasi,” tegas Slamet.
Dalam materi pelatihan tersebut, terdapat tiga elemen kompetensi utama yang harus dikuasai bendahara KDKMP, yakni mengumpulkan dan menyampaikan data serta informasi, menanggapi masalah, dan melakukan kerja sama dengan rekan kerja.
Pada elemen pertama, bendahara dituntut mampu mendokumentasikan berbagai informasi dan peristiwa di tempat kerja, melaporkan persoalan yang membutuhkan perhatian, menyampaikan pesan kepada pihak terkait, serta mengomunikasikan instruksi kerja sesuai prosedur.
Sementara itu, pada elemen kedua, bendahara harus memahami tugas berdasarkan penugasan, uraian pekerjaan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) koperasi. Kemampuan mengidentifikasi masalah, berpartisipasi dalam penyelesaian persoalan, serta menyampaikan usulan solusi menjadi bagian penting dari kompetensi tersebut.
Adapun elemen ketiga menekankan pentingnya kerja sama dan koordinasi dengan seluruh unsur koperasi agar aktivitas organisasi berjalan efektif dan sesuai tanggung jawab masing-masing.
Materi pelatihan juga menekankan lima prinsip dasar komunikasi, yaitu jelas, ringkas, tepat sasaran, empati, dan konsisten.
Penyampaian informasi keuangan harus dilakukan secara jelas dengan mencantumkan angka, periode, dan sumber data. Laporan juga perlu disusun secara ringkas dengan memuat posisi saldo kas, transaksi penting, kewajiban, risiko, serta rencana tindak lanjut.
Selain itu, bendahara harus mampu menyesuaikan pola komunikasi dengan pihak yang dihadapi, baik anggota, pengelola unit usaha, pengurus, pengawas, maupun mitra perbankan.
Aspek empati juga menjadi perhatian, terutama ketika menghadapi anggota yang mengalami kendala pembayaran. Komunikasi harus mengedepankan keterbukaan dan kemampuan mendengarkan persoalan sebelum menentukan langkah penyelesaian.
Konsistensi dalam penggunaan format laporan, jadwal penyampaian informasi, dan istilah administrasi juga diperlukan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman dalam pengelolaan koperasi.
Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, materi ini memperkenalkan teknik AIDA (Attention, Interest, Desire, Action). Pendekatan tersebut digunakan untuk membangun perhatian, menumbuhkan ketertarikan, mendorong kesadaran, hingga mengajak anggota dan pengelola unit usaha melakukan tindakan nyata, seperti disiplin mencatat transaksi dan menyampaikan bukti pembayaran.
Selain itu, terdapat pendekatan ABKK yang mencakup aktif mendengar, bertanya efektif, komunikasi persuasif, dan komunikasi kolaboratif.
Teknik tersebut diterapkan dalam konsultasi keuangan untuk menggali persoalan secara objektif, menghindari komunikasi yang menghakimi, serta menyepakati langkah penyelesaian berikut penanggung jawab dan batas waktu pelaksanaannya.
Bendahara juga dibekali pemahaman mengenai manajemen konflik, terutama dalam menghadapi perbedaan data keuangan, ketidaklengkapan bukti transaksi, kendala pemahaman istilah akuntansi, hingga persoalan kepercayaan dan komunikasi antarunsur koperasi.
Penyelesaian masalah harus bertumpu pada transparansi data, kelengkapan dokumen, serta pemanfaatan sarana pencatatan dan pelaporan seperti Buku Kas Harian, Dashboard Mingguan, dan Folder Bukti Digital.
Slamet Sunarto berharap, melalui pembekalan materi Strategi Komunikasi untuk Bendahara KDKMP, para bendahara semakin memahami tanggung jawab dan standar kompetensinya. Kemampuan administrasi, pengelolaan keuangan, dan komunikasi harus berjalan beriringan agar tidak muncul kesalahpahaman maupun persoalan dalam operasional koperasi.
Kami ingin KDKMP tidak hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga profesional dalam menjalankan kegiatan usaha. Setiap transaksi harus terdokumentasi, laporan keuangan harus tertib, dan koordinasi antarpengurus harus berjalan efektif. Dengan sumber daya manusia yang kompeten, disiplin, dan bertanggung jawab, KDKMP akan memiliki fondasi kuat untuk berkembang, berdaya saing, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa dan kelurahan,” pungkasnya.
Melalui penguatan kompetensi tersebut, bendahara diharapkan mampu menjalankan peran lebih strategis, bukan sekadar sebagai pengelola administrasi keuangan, melainkan juga sebagai bagian penting dalam menjaga kepercayaan anggota, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, dan memastikan keberlangsungan usaha koperasi.
Dinkop-UM Kabupaten Tulungagung mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia koperasi sebagai langkah penting untuk mewujudkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang transparan, akuntabel, profesional, dan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan.(Ft)
