Rapat Paripurna DPRD Tulungagung Sepakati APBD 2027, Tujuh Fraksi Setuju dan 19 Ranperda Masuk Propemperda
TULUNGAGUNG,-DPRD Kabupaten Tulungagung menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Graha Wicaksana, Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Rabu (18/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Marsono, S.Sos., dan dihadiri Plt. Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, S.M., M.M., Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli bupati, serta jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Selain persetujuan bersama terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027, rapat paripurna tersebut juga mengagendakan penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Tulungagung Tahun 2027.
Pelaksanaan rapat ini terasa istimewa karena bertepatan dengan peringatan Hari Jadi ke-821 Kabupaten Tulungagung yang mengusung tema “Gumregah, Nyawiji lan Ngabekti Tumuju Tulungagung Lohjinawi”.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Marsono, S.Sos., menyampaikan bahwa persetujuan APBD 2027 merupakan bagian penting dari upaya menyelaraskan kebijakan pembangunan antara legislatif dan eksekutif.
Menurutnya, APBD harus dirumuskan secara cermat, terukur, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Anggaran daerah diharapkan mampu mendorong pemulihan ekonomi, pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan kesejahteraan sosial.
Marsono juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan momentum Hari Jadi ke-821 sebagai semangat untuk terus bangkit, memperkuat persatuan, dan mengabdikan diri bagi kemajuan Kabupaten Tulungagung.
Dalam rangkaian pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027, seluruh tujuh fraksi DPRD Kabupaten Tulungagung telah menyampaikan pendapat akhir dan secara prinsip menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut.
Ketujuh fraksi tersebut meliputi Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi NasDem, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Demokrat Bersatu, serta Fraksi Hanura-PAN.
Persetujuan tersebut merupakan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang selanjutnya menjadi dasar persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD.
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, S.M., M.M., menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD atas kerja keras dan kontribusinya dalam mencermati, membahas, serta menyempurnakan rancangan anggaran daerah.
Berdasarkan hasil pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, komposisi APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2027 ditetapkan dalam rancangan dengan rincian sebagai berikut:
Pendapatan daerah: Rp2.932.161.039.149,02
Belanja daerah: Rp3.219.027.489.972,86
Defisit anggaran: Rp286.866.450.823,84
Pembiayaan netto: Rp286.866.450.823,84
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA): Rp0,00
Ahmad Baharudin menjelaskan, penyusunan APBD 2027 mengacu pada tema pembangunan, yakni “Tulungagung Berkarakter: Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Potensi Ekonomi Lokal Bernilai Tambah, Serta Tata Kelola Bersih dan Akuntabel”.
Tema tersebut dijabarkan ke dalam delapan prioritas pembangunan daerah, meliputi:
Perluasan kesejahteraan sosial masyarakat.
Pembangunan ekonomi sektor unggulan.
Penyediaan infrastruktur berkualitas.
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Pengembangan industri berbasis sumber daya alam lokal.
Percepatan penurunan kemiskinan.
Peningkatan kualitas tata pemerintahan dan pelayanan publik.
Peningkatan ketahanan bencana dan pelestarian budaya.
Delapan prioritas tersebut menjadi arah kebijakan penganggaran untuk mendukung pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Plt. Bupati Ahmad Baharudin juga menegaskan pentingnya menjaga hubungan kerja yang harmonis antara eksekutif dan legislatif.
Saya berharap kerja sama yang harmonis ini dapat terus berlanjut guna mewujudkan masyarakat Tulungagung yang sejahtera, maju, dan berakhlak mulia sepanjang masa,” ungkapnya.
Selain persetujuan APBD, Rapat Paripurna juga menerima penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Tulungagung mengenai Propemperda Tahun 2027.
Laporan tersebut dibacakan oleh Yudha Sawung Permadhi, S.Hut. Adapun pimpinan Bapemperda terdiri atas Ketua Samsul Huda, S.Ag., M.Pd., dan Wakil Ketua H. Sukanto, S.Pd., S.Kep., Ners., M.Kes.
Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD bersama kepala daerah berdasarkan skala prioritas pembentukan peraturan daerah untuk jangka waktu satu tahun.
Hasil pembahasan bersama antara Bapemperda DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung menetapkan sebanyak 19 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Propemperda Tahun 2027. Jumlah tersebut terdiri atas 8 Ranperda inisiatif DPRD dan 11 Ranperda prakarsa Pemerintah Daerah.
Adapun 19 Ranperda yang masuk dalam Propemperda Tahun 2027 meliputi:
Ranperda tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
Ranperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.
Ranperda tentang Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual.
Ranperda tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis.
Ranperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS).
Ranperda tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
Ranperda tentang Penyelenggaraan Jalan.
Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027.
Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2028.
Ranperda tentang Pembentukan Dana Cadangan.
Ranperda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Ranperda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
Ranperda tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
Ranperda tentang Penyelenggaraan Reklame.
Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung.
Ranperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Ranperda tentang Penyesuaian Pidana.
Penyusunan Propemperda tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 mengenai Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Ketentuan tersebut mengamanatkan penyusunan Propemperda oleh DPRD bersama kepala daerah berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan setiap tahun sebelum penetapan Ranperda tentang APBD.
Ketua DPRD Marsono menegaskan bahwa Propemperda 2027 merupakan instrumen strategis untuk memastikan setiap produk hukum daerah disusun berdasarkan prioritas yang jelas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Keselarasan antara perencanaan program, regulasi, dan kemampuan keuangan daerah menjadi kunci agar pelaksanaan pembangunan berjalan terarah, efektif, transparan, dan akuntabel,” ujar Marsono.
Perkuat Sinergi untuk Pembangunan Daerah
Setelah memperoleh persetujuan bersama, Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur sebagai wakil pemerintah pusat, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan untuk menjalani tahapan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui persetujuan APBD dan penyampaian Propemperda tersebut, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Tulungagung memperkuat sinergi dalam menentukan arah kebijakan anggaran sekaligus menyiapkan landasan regulasi bagi pembangunan daerah.
Bertepatan dengan peringatan Hari Jadi ke-821 Kabupaten Tulungagung, semangat “Gumregah, Nyawiji lan Ngabekti Tumuju Tulungagung Lohjinawi” menjadi pengingat pentingnya persatuan, kebersamaan, dan pengabdian dalam membangun daerah.
Komitmen tersebut diharapkan dapat memastikan setiap kebijakan anggaran dan regulasi yang disusun memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mendorong terwujudnya Kabupaten Tulungagung yang sejahtera, maju, dan berakhlak mulia.










