PANDU BIOLA BERDAWAI, Inovasi Dispendukcapil Tulungagung Hadirkan Layanan Sampai ke Tempat Tidur Warga
TULUNGAGUNG,-Komitmen menghadirkan pelayanan publik yang inklusif dan tanpa diskriminasi terus dibuktikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung. Melalui inovasi bertajuk “PANDU BIOLA BERDAWAI” (Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Disabilitas, ODGJ dan Lansia Berikan Data Warga Inklusif), layanan administrasi kependudukan kini benar-benar menjangkau warga hingga ke rumah bahkan sampai ke tempat tidur mereka, di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung.
Program yang telah diluncurkan sejak tahun 2024 ini menjadi solusi nyata atas berbagai persoalan yang dihadapi warga berkebutuhan khusus dalam mengakses layanan dasar. Penyandang disabilitas, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), serta lanjut usia (lansia) selama ini kerap mengalami keterbatasan mobilitas, kondisi kesehatan, maupun kendala psikologis yang membuat mereka tidak memungkinkan datang langsung ke kantor pelayanan.
Padahal, berdasarkan amanat Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk), setiap penduduk wajib terdaftar dalam database kependudukan nasional. Negara berkewajiban memastikan seluruh warga memiliki dokumen resmi seperti Kartu Keluarga (KK) dan KTP elektronik. Dokumen tersebut bukan sekadar identitas formal, melainkan hak dasar yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh layanan kesehatan, bantuan sosial, pendidikan, perbankan, hingga perlindungan hukum.
Melalui program PANDU BIOLA BERDAWAI, Dispendukcapil Kabupaten Tulungagung menerapkan pola pelayanan jemput bola yang menyasar seluruh kecamatan dan desa. Pemerintah desa berperan aktif mendata serta melaporkan warganya yang membutuhkan layanan khusus, sehingga petugas dapat segera turun langsung ke lokasi.
Pelayanan ini tidak hanya dilakukan di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah pelosok dengan akses yang terbatas. Dalam beberapa kasus, petugas harus berjalan kaki karena kendaraan tidak dapat masuk ke lokasi. Peralatan perekaman biometrik dibawa dan dipanggul secara manual demi memastikan proses pelayanan tetap terlaksana.
Salah satu bentuk nyata komitmen tersebut adalah pelaksanaan perekaman KTP elektronik langsung di atas tempat tidur warga yang sakit atau tidak mampu bangun. Didampingi keluarga dan perangkat desa setempat, petugas dengan sabar melakukan proses perekaman biometrik agar identitas resmi dapat segera diterbitkan.
Menghadapi warga ODGJ pun membutuhkan pendekatan khusus. Dibutuhkan kesabaran, komunikasi yang humanis, serta ketelatenan agar proses perekaman berjalan lancar. Meski menghadapi berbagai kendala teknis maupun emosional, petugas tetap berupaya maksimal demi terpenuhinya hak administrasi warga.
Keberadaan dokumen kependudukan sangat krusial bagi warga berkebutuhan khusus. Tanpa KK dan KTP elektronik, mereka berisiko tidak terakses dalam berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial dan layanan kesehatan. Identitas administrasi juga menjadi dasar pencatatan dalam sistem nasional agar tidak ada warga yang tercecer atau tidak tercatat secara resmi.
Program ini sekaligus menegaskan bahwa pelayanan publik tidak boleh bersifat pasif. Negara tidak cukup hanya membuka layanan di kantor, tetapi harus hadir secara langsung menjangkau warga yang paling rentan.
Sejak dilaksanakan pada tahun 2024 hingga saat ini, program PANDU BIOLA BERDAWAI terus memberikan manfaat nyata. Secara bertahap, jumlah warga disabilitas, ODGJ, dan lansia yang telah memiliki dokumen kependudukan lengkap terus meningkat di seluruh wilayah Tulungagung.
Ke depan, diharapkan tidak ada lagi warga berkebutuhan khusus yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan. Sinergi antara Dispendukcapil, pemerintah desa, keluarga, dan masyarakat menjadi kunci agar seluruh hak administratif warga dapat terpenuhi.
Hadirnya layanan hingga ke tempat tidur warga menjadi bukti bahwa pelayanan administrasi kependudukan bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan sosial. Di seluruh wilayah Tulungagung, pelayanan adminduk kini benar-benar hadir menyentuh, melayani, dan memastikan setiap warga mendapatkan hak identitasnya tanpa terkecuali.(Ft)
