Polemik SK Pokmas Margo Mulyo Memanas, Legalitas Dipertanyakan, Pemdes Ngepoh Pilih Menunggu Proses Hukum
TULUNGAGUNG,-Polemik Surat Keputusan (SK) Kelompok Masyarakat (Pokmas) Margo Mulyo di Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung, kian memanas. Persoalan legalitas dokumen tersebut memicu kegaduhan di tengah masyarakat, disertai saling tuding antara pihak-pihak yang berkepentingan.
Persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai kesalahpahaman biasa. Ketika sebuah SK diklaim sebagai produk resmi pemerintah desa, tetapi keberadaannya justru dipersoalkan hingga memunculkan tudingan bahwa Pokmas tersebut abal-abal, maka transparansi dan pertanggungjawaban administrasi menjadi hal yang wajib dijelaskan.
Sebagai tindak lanjut, rapat koordinasi digelar di Kantor Kecamatan Tanggunggunung pada Senin (9/11/2026). Pertemuan tersebut dihadiri Kasat Intel Polres Tulungagung beserta anggota, unsur Muspika Kecamatan Tanggunggunung, Pokmas Margo Mulyo bersama kuasa hukumnya, serta Pemerintah Desa Ngepoh.
Dalam kesempatan tersebut, Agus Rianto (Suro) menegaskan bahwa SK Pokmas Margo Mulyo yang dimiliki pihaknya merupakan dokumen resmi yang diterbitkan Pemerintah Desa Ngepoh.
Seharusnya agenda kami hari ini ke Balai Desa Ngepoh untuk membahas persoalan SK Pokmas Margo Mulyo. Namun, berdasarkan rapat koordinasi yang difasilitasi Polres Tulungagung di Kantor Kecamatan Tanggunggunung, SK yang kami miliki merupakan dokumen resmi dan diakui sebagai produk Pemerintah Desa Ngepoh. Dokumen itu bahkan diantarkan langsung oleh salah satu perangkat desa Ngepoh ke rumah saya,” ungkap Agus, Selasa (10/11/2026).
Agus juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menempuh jalur hukum terhadap Supar Aripin atas dugaan pernyataan yang menyebut Pokmas Margo Mulyo sebagai kelompok abal-abal. Menurutnya, laporan yang sebelumnya disampaikan ke Polda Jatim kini telah dilimpahkan ke Polres Tulungagung dan sedang dalam proses.
Langkah hukum yang kami lakukan adalah melaporkan Saudara Supar Aripin karena menyebut serta menunjuk-nunjuk Pokmas kami sebagai kelompok abal-abal. Saat ini prosesnya sedang berjalan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Ngepoh, Sunaryo, menyatakan belum berencana membawa persoalan tersebut ke ranah hukum. Ia memilih menyerahkan perkembangan persoalan kepada proses yang berjalan. Namun, Sunaryo meminta kepolisian segera bertindak apabila pihak Pokmas maupun PT yang menaungi lahan di Tumpak Mergo mengambil langkah hukum.
Untuk saat ini kami belum berpikir untuk melangkah ke ranah hukum. Biarlah semua berjalan apa adanya. Akan tetapi, jika pihak Pokmas maupun PT yang menaungi lahan di Tumpak Mergo mengambil langkah hukum, kami mohon kepolisian segera melaksanakan tindakan agar tidak terjadi gejolak yang mengganggu kondusivitas warga Desa Ngepoh,” tegas Sunaryo.
Polemik ini menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar. Jika SK Pokmas Margo Mulyo benar merupakan produk resmi Pemerintah Desa Ngepoh, mengapa legalitasnya masih menjadi persoalan hingga memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
Pemerintah desa perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar penerbitan SK, proses administrasi, kewenangan penerbitan, serta pihak yang bertanggung jawab atas dokumen tersebut. Kejelasan ini penting agar tidak muncul spekulasi dan saling tuding yang semakin memperkeruh keadaan.
Di sisi lain, tuduhan bahwa Pokmas Margo Mulyo merupakan kelompok abal-abal juga harus didasarkan pada fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Begitu pula klaim keabsahan SK harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen dan prosedur administrasi yang berlaku.
Aparat penegak hukum diharapkan tidak berhenti pada fasilitasi rapat koordinasi. Setiap laporan dan dugaan pelanggaran perlu ditindaklanjuti secara profesional, objektif, transparan, serta tanpa keberpihakan.
Masyarakat Desa Ngepoh tidak membutuhkan polemik berkepanjangan ataupun saling lempar pernyataan. Yang dibutuhkan adalah kepastian hukum, keterbukaan administrasi, dan kejelasan tanggung jawab masing-masing pihak.(Ft)
