Bupati Tulungagung Lantik 77 PPPK, Tegaskan ASN Harus Lincah dan Berintegritas
TULUNGAGUNG,-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, resmi menyerahkan petikan Surat Keputusan (SK) Bupati kepada 77 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Formasi Tahun 2024.
Kegiatan pelantikan tersebut berlangsung khidmat di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Senin (8/9/2025) pagi, dan dihadiri jajaran pejabat tinggi Pemkab Tulungagung, mulai dari Sekretaris Daerah, Kepala BKPSDM, hingga pimpinan perangkat daerah lainnya. Kehadiran mereka menandai dukungan penuh pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas aparatur sipil negara di Kabupaten Tulungagung.
Dalam sambutannya, Bupati Tulungagung H. Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E., menegaskan bahwa para PPPK yang baru dilantik harus menjadi motor penggerak reformasi birokrasi.
Menurutnya, birokrasi modern tidak lagi dapat dijalankan secara kaku, statis, dan hanya sebatas administratif, melainkan harus lincah, adaptif, dan cepat merespons setiap kebutuhan masyarakat.
Birokrasi sekarang harus lincah, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tidak boleh ada lagi pegawai yang datang hanya untuk absen tanpa memberikan kontribusi nyata. Integritas, kompetensi, dan etos kerja harus menjadi fondasi utama setiap ASN dalam melayani masyarakat,” tegas Bupati Gatut Sunu.
Ia menambahkan, pelayanan publik adalah amanah sekaligus panggilan nurani yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, bukan sekadar rutinitas pekerjaan.
Setiap ASN, baik PNS maupun PPPK, dituntut untuk menghasilkan manfaat nyata dan menghadirkan solusi yang berdampak positif bagi masyarakat.
Pelayanan publik bukan hanya soal menjalankan prosedur, tetapi bagaimana menghadirkan kemudahan, kepastian, dan manfaat yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah daerah harus hadir bukan hanya secara administratif, tetapi juga secara emosional dan substantif di tengah warga,” imbuhnya.
Bupati Gatut Sunu juga menyoroti pentingnya pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Tulungagung.
Ia meminta agar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bersama seluruh perangkat daerah lebih serius memberikan dukungan, ruang, serta fasilitas pengembangan diri bagi para pegawai, khususnya yang baru bergabung.
Bakat-bakat hebat yang baru kita peroleh ini jangan dibiarkan begitu saja. Berikan mereka penugasan yang menantang, sesuai dengan kompetensinya, dan dampingi mereka dalam prosesnya, sehingga mereka mampu memberi nilai tambah nyata bagi birokrasi,” ujarnya.
Menurut Bupati, peningkatan kompetensi aparatur harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk memperbaiki kualitas pemerintahan daerah, bukan sekadar kewajiban administratif.
Ketika pegawai diberi kesempatan belajar, berkembang, dan berinovasi, maka birokrasi akan semakin profesional, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman,” tegasnya lagi.
Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut, Sekretaris Daerah Tulungagung H. Drs. Tri Hariadi, M.Si., Kepala BKPSDM Tulungagung Soeroto, S.Sos., M.M., serta sejumlah pejabat penting lainnya.
Kehadiran para pejabat ini menandakan bahwa pelantikan PPPK bukan sekadar acara seremonial, melainkan bagian dari strategi penguatan SDM dan peningkatan mutu pelayanan publik di Tulungagung.
Dengan penyerahan SK Bupati, sebanyak 77 PPPK resmi memulai tugasnya sebagai bagian dari aparatur Pemkab Tulungagung.
Bupati Gatut Sunu berharap, kehadiran mereka akan memberikan energi baru, memperkuat roda pemerintahan daerah, memperbaiki kualitas pelayanan publik, sekaligus mempercepat terciptanya birokrasi yang profesional, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Mari kita bangun birokrasi yang melayani masyarakat, bukan birokrasi yang minta dilayani. ASN harus menjadi motor perubahan, bukan sekadar pengikut arus. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang hadir, tanggap, dan dipercaya masyarakatnya,” pungkas Bupati yang juga dikenal sebagai pemilik Romo Wijoyo Group tersebut.(Ft)
