Kemenkop Perkuat Kapasitas Bendahara KDKMP, Dinkop-UM Tulungagung Tekankan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Koperasi
TULUNGAGUNG,-Kementerian Koperasi Republik Indonesia terus mendorong penguatan tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya bendahara yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan koperasi.
Upaya tersebut diwujudkan melalui pembekalan bertajuk Konsep Dasar Akuntansi dan Alur Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2026. Program yang disiapkan oleh Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi melalui Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM dan Talenta Kementerian Koperasi Republik Indonesia ini bertujuan meningkatkan kemampuan bendahara dalam mengelola keuangan koperasi secara sistematis dan profesional.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop-UM) Kabupaten Tulungagung, Dr. Slamet Sunarto, S.E., M.Si., Jumat (13/11/2026), menegaskan bahwa kompetensi bendahara menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola koperasi yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, bendahara tidak cukup hanya mampu mencatat pemasukan dan pengeluaran. Lebih dari itu, bendahara harus memahami setiap transaksi, ketepatan pengelompokan akun, kelengkapan bukti administrasi, hingga penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi.
Pengelolaan keuangan koperasi harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Setiap transaksi wajib memiliki bukti yang jelas, pencatatannya harus sesuai dengan peruntukan akun, serta seluruh laporan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan. Ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bagian dari menjaga kepercayaan anggota terhadap koperasi,” tegas Slamet.
Dalam pembekalan tersebut, bendahara diarahkan untuk memahami proses akuntansi secara menyeluruh, mulai dari mencatat, mengelompokkan, hingga melaporkan seluruh transaksi keuangan koperasi.
Setiap transaksi wajib didukung bukti yang sah dan dapat ditelusuri. Pencatatan tidak boleh hanya mengandalkan ingatan ataupun perkiraan.
Dokumen pendukung tersebut meliputi kuitansi penerimaan, nota belanja, invoice, bukti transfer, faktur pemasok, kartu stok, dokumen piutang dan utang, hingga Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk aset maupun hibah.
Kelengkapan dokumen menjadi dasar untuk memastikan seluruh aktivitas keuangan tercatat dengan benar sekaligus memudahkan proses pemeriksaan dan pertanggungjawaban.
Bendahara juga harus memahami siklus akuntansi yang dilaksanakan secara berkala, mulai dari harian, mingguan, bulanan, hingga tahunan. Tahapannya meliputi identifikasi transaksi keuangan, pencatatan jurnal secara kronologis menggunakan prinsip double-entry, pemindahan jurnal ke buku besar, penyusunan neraca saldo, hingga pelaporan keuangan.
Dalam prinsip double-entry atau pembukuan berpasangan, jumlah debit harus selalu sama dengan jumlah kredit. Prinsip ini menjadi bagian penting untuk menjaga keseimbangan pencatatan keuangan koperasi.
Selain buku besar, bendahara juga perlu memahami penggunaan buku pembantu untuk mencatat rincian piutang anggota, utang kepada pemasok, serta pergerakan persediaan barang secara terperinci.
Pembekalan akuntansi juga mencakup simulasi transaksi yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha koperasi, di antaranya pencatatan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota, pembelian persediaan sembako secara tunai maupun kredit, penerimaan hibah aset kendaraan, serta penghitungan Harga Pokok Penjualan (HPP).
Dalam pengelolaan unit usaha, setiap transaksi penjualan harus disertai pencatatan HPP dan pengurangan persediaan barang. Jika bendahara hanya mencatat penerimaan kas tanpa memperhitungkan HPP, hasil usaha berpotensi terlihat lebih besar daripada kondisi sebenarnya.
Karena itu, ketepatan pencatatan pendapatan dan beban menjadi faktor penting untuk menghasilkan perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang benar-benar mencerminkan kondisi riil koperasi.
Pada akhir periode, bendahara juga harus memahami penyusunan jurnal penyesuaian, termasuk pencatatan beban akrual, penyusutan aset tetap, dan penyisihan piutang. Langkah ini diperlukan untuk mencegah kesalahan penyajian laporan keuangan.
Seluruh proses pembukuan tersebut bermuara pada penyusunan lima komponen laporan keuangan koperasi dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP).
Kelima laporan tersebut meliputi Laporan Posisi Keuangan atau Neraca yang menggambarkan kondisi aset, liabilitas, dan ekuitas koperasi,Laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) yang memuat pendapatan, HPP, beban, hingga perolehan SHU,Laporan Perubahan Ekuitas yang menjelaskan perubahan simpanan anggota, cadangan, hibah, dan SHU berjalan,Laporan Arus Kas yang menyajikan aliran kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan,serta Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang memberikan penjelasan mengenai kebijakan akuntansi dan rincian setiap pos laporan.
Pemahaman terhadap kelima laporan tersebut diharapkan membuat bendahara mampu menyajikan kondisi keuangan koperasi secara utuh, bukan sekadar menyampaikan angka pemasukan dan pengeluaran.
Kementerian Koperasi juga menekankan pentingnya rekonsiliasi antara kas fisik dan catatan keuangan, pencocokan saldo rekening bank, ketepatan pengelompokan akun, serta pengendalian dokumen transaksi. Seluruhnya merupakan bagian dari upaya mencegah kesalahan pencatatan dan potensi salah saji laporan keuangan.
Slamet menambahkan, penguatan kapasitas bendahara harus menjadi perhatian serius karena kualitas laporan keuangan turut menentukan tingkat kepercayaan anggota terhadap keberlangsungan koperasi.
Ia menegaskan bahwa aktivitas usaha harus berjalan seiring dengan ketertiban administrasi dan kemampuan pengelolaan keuangan. Dengan demikian, setiap perkembangan usaha dapat diketahui melalui pencatatan yang benar dan laporan yang dapat diuji.
Jangan sampai koperasi memiliki aktivitas usaha, tetapi administrasi dan laporan keuangannya tidak tertata. Bendahara harus mampu memastikan setiap rupiah tercatat dengan benar, setiap aset terdata, setiap kewajiban terpantau, dan hasil usaha dihitung secara riil. Dengan demikian, koperasi dapat berkembang secara sehat, memiliki kepercayaan anggota, serta mampu membangun keberlanjutan usaha,” ungkapnya.
Ia berharap penguatan kompetensi melalui program Kementerian Koperasi dapat meningkatkan kemampuan bendahara KDKMP dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan secara disiplin, cermat, dan bertanggung jawab.
Menurutnya, koperasi yang kuat tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan usaha maupun perputaran modal, tetapi juga dari kualitas tata kelola, transparansi administrasi, serta kemampuan mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana kepada anggota.
Penguatan kompetensi tersebut menjadi langkah strategis dalam membangun KDKMP yang tidak hanya memiliki kegiatan usaha, tetapi juga ditopang sistem administrasi dan pertanggungjawaban keuangan yang tertib.
Prinsip utama yang menjadi pedoman bagi setiap bendahara KDKMP adalah angka harus ada bukti, akun harus tepat, dan laporan harus bisa dijelaskan.(Ft)
