Langkah Strategis Dinkop UM Tulungagung Perkuat Kelembagaan dan Tata Kelola KDKMP Menuju Koperasi Modern Berdaya Saing
TULUNGAGUNG,-Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM) Kabupaten Tulungagung tunjukkan komitmennya dalam mendorong penguatan kelembagaan dan tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Langkah ini dilakukan guna memastikan KDKMP bertransformasi menjadi lembaga ekonomi warga yang tertib secara kelembagaan dan kuat secara operasional.
Penguatan ini berpedoman pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Nomor 189 Tahun 2019, khususnya Unit Kompetensi K.64SPK14.001.2 tentang Evaluasi Penerapan Prinsip-Prinsip Organisasi dan Manajemen Koperasi.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UM Tulungagung Slamet Sunarto melalui Sekretarisnya Endro Suseno, Jumat (13/11/2026).
Dikatakannya,
dalam arah pembinaannya, KDKMP ditekankan untuk memegang teguh jati diri koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, keadilan, kemandirian, dan demokrasi. Tata kelola yang baik dinilai menjadi kunci utama tumbuhnya kepercayaan anggota.
Oleh karena itu, setiap KDKMP harus mampu menjawab tiga pilar utama, jelas siapa yang memutuskan, memiliki dasar keputusan yang sah, serta menerapkan sistem pengawasan yang transparan,” ujarnya.
Menurutnya, kerangka tata kelola ini dijalankan melalui dua lapis aturan, yakni aturan eksternal (seperti UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, UU Cipta Kerja, hingga peraturan pemerintah dan kementerian) serta aturan internal yang mencakup Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Standar Operasional Manajemen (SOM), Standar Operasional Prosedur (SOP), Peraturan Khusus (Persus), hingga Surat Keputusan Pengurus.
Ia menambahkan, penguatan kelembagaan KDKMP juga berfokus pada pembagian peran yang jelas pada perangkat organisasi agar berjalan seimbang, yang meliputi:
Rapat Anggota (RA/RAT): Pemegang kekuasaan tertinggi dalam menetapkan kebijakan besar, pengesahan laporan keuangan, hingga pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).
Pengurus: Mandataris anggota yang bertugas mengelola koperasi, mengajukan rencana kerja, serta menyelenggarakan pembukuan dan inventaris dengan tertib.
Pengawas, Penjaga akuntabilitas yang mengawasi aspek kebijakan, pengelolaan administrasi, permodalan, dan usaha koperasi.
Pengelola/Manajer, Pihak yang diberi wewenang untuk menjalankan kegiatan operasional usaha harian secara profesional.
Selain itu, pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) didorong agar terselenggara secara tertib tepat waktu, didukung oleh kualitas laporan pengurus dan pengawas yang transparan.
Dalam aspek operasional, Dinkop UM mendorong penyusunan SOM sebagai payung kebijakan dan SOP sebagai panduan teknis kerja harian mulai dari tata kelola keanggotaan, simpan pinjam, hingga manajemen aset.
Khusus untuk penguatan tata kelola keuangan, ditekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian, pemisahan kas pribadi dan kas koperasi, keharusan adanya bukti transaksi setiap ada arus kas masuk maupun keluar, serta otorisasi berlapis sesuai kewenangan.
Manajemen risiko dan pengendalian internal juga diperketat guna mencegah terjadinya kesalahan pencatatan, selisih kas, maupun potensi penyalahgunaan dana,” tandasnya.
Melalui langkah komprehensif ini, KDKMP di Tulungagung diharapkan tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi benar-benar mampu menerapkan siklus manajemen yang sehat,mulai dari perencanaan, penetapan aturan, pencatatan tertib, hingga evaluasi berkala demi mewujudkan koperasi yang mandiri, transparan, akuntabel, dan menyejahterakan masyarakat(Ft)
