Rp1,2 Triliun Per Hari, Pemerintah Siapkan Program Makan Bergizi Gratis 2026
Jakarta,-Pemerintah Indonesia bersiap meluncurkan salah satu program sosial terbesar dalam sejarah republik. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi janji politik Presiden Prabowo Subianto akan resmi bergulir mulai Januari 2026, dengan anggaran fantastis mencapai Rp1,2 triliun per hari(12/9/2025).
Jika dihitung setahun penuh, total dana yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp438 triliun per tahun. Angka ini melampaui alokasi anggaran kesehatan nasional dalam APBN 2025 yang sebesar Rp186 triliun, dan mendekati anggaran pendidikan nasional sekitar Rp660 triliun.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan MBG bukan sekadar program bantuan, melainkan strategi nasional untuk membangun sumber daya manusia.
> “Kami ingin memastikan seluruh warga Indonesia, dari kota besar hingga pelosok desa, punya akses yang sama terhadap makanan bergizi. Tidak boleh ada lagi kesenjangan gizi antarwilayah,” ujar Dadan, Jumat (12/9/2025).
Dengan skala ini, MBG diproyeksikan menjadi program gizi gratis terbesar dalam sejarah Indonesia, sekaligus salah satu yang terbesar di dunia.
Tujuan utama MBG adalah meningkatkan kualitas gizi masyarakat serta menurunkan angka stunting, anemia, dan kekurangan gizi kronis.
Selama ini, anak-anak di pedesaan dan wilayah terpencil jauh lebih rentan dibanding mereka yang tinggal di kota besar. MBG diharapkan bisa menutup kesenjangan itu.
“Ini bukan sekadar memberi makan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk generasi emas Indonesia 2045,” tegas Dadan.
Pengamat kebijakan publik dan ekonomi, Widjaya R. Basuki, menilai program ini monumental, tetapi juga menuntut disiplin fiskal yang sangat ketat.
> “Rp438 triliun per tahun adalah angka luar biasa besar. Pemerintah harus memastikan ada sumber pembiayaan yang berkelanjutan, tanpa memangkas sektor vital lain seperti kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur,” kata Widjaya.
Ia menekankan, keberhasilan MBG tidak hanya soal besarnya anggaran, melainkan pada efisiensi distribusi dan pengawasan ketat.
> “Kalau tata kelolanya kuat, program ini bisa jadi game-changer bagi kualitas SDM Indonesia. Tapi jika birokrasi lambat atau terjadi kebocoran, maka anggaran sebesar ini justru berpotensi jadi beban fiskal,” tambahnya.
Selain aspek kesehatan, MBG dirancang untuk memperkuat ekonomi lokal. Pemerintah berkomitmen menggunakan produk pangan dari petani, peternak, dan nelayan dalam negeri. Dengan begitu, triliunan rupiah yang digelontorkan setiap hari tidak hanya berhenti pada penerima manfaat, tetapi juga menghidupkan roda ekonomi di daerah.
Lebih jauh, MBG dianggap sebagai salah satu pilar dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, sekaligus menciptakan rantai pasok yang lebih stabil.
Saat ini, pemerintah tengah memfinalisasi mekanisme teknis: standar menu bergizi, rantai distribusi, sistem digital pengawasan, hingga koordinasi dengan pemerintah daerah.
Jika sesuai jadwal, Januari 2026 akan menjadi tonggak sejarah baru, ketika setiap hari 82,9 juta penerima manfaat—anak sekolah, ibu hamil, hingga kelompok rentan—akan mendapat jatah makanan bergizi gratis dari negara.(Ft)
